Aprindo ambil bagian dalam Hari Konsumen Nasional 2019

Aprindo secara terus menerus mendorong serta mendukung program pemerintah dalam upaya kampanye perlindungan konsumen

Aprindo ambil bagian dalam Hari Konsumen Nasional 2019 yang diselenggarakan di Bandung 20 Maret 2019. Hakonas kali ini mengambil tema 'Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya "Acara ini dibuka oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita & Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Aprindo secara terus menerus mendorong serta mendukung program pemerintah dalam upaya kampanye perlindungan konsumen dengan memberikan pelayanan optimal sehingga konsumen aman dan nyaman dalam melakukan transaksi.

Mulai 1 Maret Kantong Plastik Masuk Struk Belanja

Kalangan peritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) mendukung upaya pemerintah mengurangi sampah plastik 

JAKARTA— Kalangan peritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) mendukung upaya pemerintah mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar dan dimasukkan dalam struk belanja. Kesepakatan tersebut diwujudkan Aprindo dengan mendeklarasikan aksi untuk mengurangi kantong plastik pada Jumat (1 Maret 2019). “Bersama seluruh anggota Aprindo, kami sepakat mengurangi sampah plastik. Kami dekalarasikan, hari ini Aprindo dengan toko modern sepakat untuk mengurangi sampah plastik,” ujar Roy Mandey Ketua Umum Aprindo dalam jumpa pers yang digelar Rabu (27/2/2019).Dalam jumpa pers tersebut juga hadir Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta, Ketua Pokja Kantong Plastik Yuvlinda Susanta.

Terkait pelaksanaan kesepakatan mengurangi sampah plastik dengan upaya memangkas penggunaan kantong plastik belanja sekali pakai (kresek) saat konsumen melakukan transaksi, ujar Roy, prosesnya diserahkan kepada masing-masing peritel mdoern. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong kresek adalah dengan kembali menerapkan kebijakan kantong plastik tidak gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019. Roy mengatakan Aprindo konsiten mendukung peraturan pemerintah, termasuk soal sampah plastik, yaitu Peraturan Presiden No.97/ 2017 pasal 3 ayat 2 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sejenis Sampah Rumah Tangga. “Üntuk itu kami konkritkan apa yang menjadi amanah atau yang sudah diundangkan, sambil menunggu peraturan KLHK khusus soal sampah diantaranya sampah plastik,”kata Roy. Dalam kesempatan tersebut, Roy mengemukakan Aprindo akan mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan memangkas sampah plastik. Aprindo akan ikut mengimbau kalangan konsumen untuk megurangi pemakaian kantong plastik, dengan cara membawa tas belanja yang bisa terus digunakan. “Cara mengedukasi, kami sediakan kantong plastik tidak gratis. Dan menjadikan kantong plastik seperti barang dagangan masuk di struk, untuk konsumen yang membutuhkan,” kata Roy.

Berikut Materi Press Release selengkapnya: Demi Lingkungan, Aprindo Sepakat Kurangi Kantong Belanja Plastik Jakarta, 28 Februari 2019. Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mendukung salah satu visi pemerintah pada tahun 2025 Indonesia yakni bisa mengurangi 30% sampah dan menangani sampah sebesar 70% termasuk sampah plastik. Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya.

Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019. “Ini adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia,” ujar Roy Mandey Ketua Umum Aprindo. Ia mengatakan bahwa Aprindo siap mendukung usaha pemerintah yang bertujuan mengurangi konsumsi plastik khususnya kantong belanja plastik sekali pakai di masyarakat. “Aprindo turut serta secara aktif berkontribusi terhadap masalah tersebut, karena merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut serta bertanggung-jawab ” terangnya. Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal 200 rupiah per lembarnya. “Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambah Roy. Sosialisasi KPTG untuk konsumen akan mulai disosialisasikan di gerai-gerai ritel modern melalui pengumuman poster, sosial media dan ajakan langsung dari kasir. Kantong belanja plastik yang kini menjadi barang dagangan tersebut juga akan memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN).

Selain itu, Aprindo merekomendasi penggunaan kantong belanja plastik sesuai SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) atas rekomendasi Pusat Standarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu kantong plastik yang telah mempunyai kriteria mudah terurai (oxo-degradable atau bio-degradable). Wacana pemerintah dalam pelarangan penyediaan kantong belanja plastik di toko ritel modern kurang sejalan dengan tujuan pengurangan dan pengelolaan sampah, yang tertera dalam Peraturan Pemerintah no.81 thn 2012 pasal 1 ayat 3 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Presiden No.97/ 2017 pasal 3 ayat 2 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sejenis Sampah Rumah Tangga. “Mengubah budaya masyarakat yang akrab sekali dengan kantong plastik tidak semudah membalikkan telapak tangan, untuk itu kita coba secara perlahan mulai sekarang,” terangnya. Aprindo berharap kebijakan kantong belanja plastik berbayar di ritel modern bisa membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik, diikuti oleh industri lain, serta didukung oleh pemerintah sebagai bentuk upaya pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di Indonesia

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui program pemagangan dan sertifikasi di Hotel Sahid Yogyakarta 29-31 Januari 2019

Sosialisasi Pemagangan Mandiri bertema Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui program pemagangan dan sertifikasi di Hotel Sahid Yogyakarta 29-31 Januari 2019

Sinergi APRINDO dan BNPB Dalam Penanggulangan Bencana

Penandatanganan nota kesepahaman sebagai dasar sinergi antara APRINDO dan BNPB. Ritel modern di bawah APRINDO dan BNPB bisa bersinergi lebih praktis

APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menandatangai Nota Kesepahaman tentang penanggulangan bencana di Sentul, Bogor, Jumat (25/01/19). Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Roy Mandey sebagai Ketua Umum APRINDO, Solihin sebagai Sekretaris Jendeal APRINDO dan Letjen TNI Doni Munardo Kepala BNPB.

Penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai dasar sinergi antara APRINDO dan BNPB untuk dapat bekerja sama dalam batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi masing-masing. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik di kelembagaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

“Kami merespon positif dan menyambut baik nota kesepahaman dengan BNPB ini karena kami yakin bahwa diperlukan dukungan termasuk dari swasta dalam hal ini industri ritel modern dalam menanggulangi bencana,” ujar Roy Mandey.

Kepala BPNP Letjen TNI Doni Munardo mengatakan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama seluruh pihak. “Butuh kesadaran dan kewaspadaan dalam bencana yang mengintai, tentu dengan dukungan dari APRINDO ini bisa memberikan hal positif nanti ” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menyatakan dengan adanya nota kesepahaman ini, ritel modern di bawah APRINDO dan BNPB bisa bersinergi lebih praktis dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Melalui nota kesepahaman ini, APRINDO dan BNPB bisa mengoordinasikan perencanaan, anggaran, pertukaran data dan informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan. “Ada 3 tahap penanggulangan bencana yang bisa kita sinergiskan,” terang Roy.

3 tahapan tersebut yakni pra bencana; meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang kedua saat terjadinya bencana; siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Yang terakhir adalah pasca bencana; meliputi rehabilitasi dan rekontruksi.

Ia memaparkan bahwa selain tiga tahapan berikut, tidak menutup kemungkinan diselenggarakan kegiatan lain yang dikira perlu dilaksanakan. “Kalau bicara tentang bencana kita tidak bisa hanya terpaku pada tiga tahapan tersebut, kegiatan lain bisa kita sepakati bentuknya, teknis dan pelaksanaanya seperti apa,” jelas Roy Mandey.

Pelaksanaan nota kesepahaman ini lebih rinci akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati tertulis.

“Tidak ada yang menginginkan bencana terjadi tapi setidaknya APRINDO dan BNPB bekerja sama dalam penanggulangan bencana sehingga dampak bencana bisa secepat mungkin ditangani,” pungkas Roy.

Membantu Tekan Pengangguran, Menteri Beri Penghargaan Kepada Alfamart

Alfamart mendapatkan piagam penghargaan atas keberhasilan program Alfamart Class dan Alfamidi Class yang dinilai aktif menciptakan SDM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan piagam penghargaan bagi lima perusahaan yang ikut berperan dalam pengembangan SMK dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda Indonesia di Jakarta, Rabu (5/12/18). Lima perusahaan tersebut adalah L'oreal, Honda, PLN, Yamaha, Alfamart.

Alfamart mendapatkan piagam penghargaan atas keberhasilan program Alfamart Class dan Alfamidi Class yang dinilai aktif menciptakan SDM siap kerja sekaligus menyerap langsung lulusan program sebagai karyawan. Penghargaan diterima Human Capital Director Tri Wasono Sunu yang diserahkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Dalam sambutannya, Muhadjir mengatakan bahwa jumlah permintaan industri angkatan kerja mencapai 2,6 juta per tahun, namun 50% diantaranya atau 1,4 juta lulusan SMK menjadi pengangguran. "Salah satu tantangan yang kita hadapi bahwa banyaknya jurusan pendidikan sekolah vokasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan bahwa melalui Inpres no 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Kemdikbud mendapat instruksi salah satunya adalah menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan. "Link and match antara kurikulum sekolah dan industri sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah pengangguran SMK," ujarnya

Sejalan dengan Muhadjir, Darmin Nasution juga menjelaskan bahwa sekitar 13.000 sekolah vokasi baik negeri maupun swasta yang ada, tidak seluruhnya mempunyai tenaga pendidik yang mempunyai keahlian aplikatif mumpuni yang bisa ditularkan kepada siswanya. "Perlunya menciptakan model pendidikan demand driven, yang diwujudkan bahwa industri lah yang menerapkan kurikulum di sekolah vokasi, sehingga yang siswa terima di sekolah adalah yang memang dibutuhkan oleh dunia industri" terang Darmin.

Alfamart sebagai industri ritel modern padat karya yang membutuhkan SDM dalan jumlah banyak menyadari bahwa perlunya membina calon tenaga kerja sejak dari tingkat pendidikan, khususnya SMK jurusan manajemen pemasaran. "Alfamart Class dan Alfamidi Class merupakan kurikulum ritel modern yang diberikan kepada siswa siswi sebagai akselerasi agar mereka nantinya setelah lulus langsung siap bekerja tanpa harus mengikuti pelatihan dari perusahaan terlebih dulu," papar Tri Wasono Sunu.

Kurikulum yang diberikan merupakan yang nyata nantinya dilakukan di industri ritel modern. "Untuk melengkapi skill siswa, kami berikan juga laboratorium berupa toko modern agar siswa bisa langsung mempraktekkan pelajaran yang didapat," tambahnya.

Keuntungan mengikuti Alfamart Class dan Alfamidi Class adalah lulusannya dapat langsung bekerja di Alfamart. Hingga 2018 ada 209 SMK yang bekerja sama dan telah menerapkan kurikulum ritel modern Alfamart Class dan akan terus menambah SMK lain untuk ikut bekerja sama.